Indonesia   English

Peraturan Terkait Pengelolaan Kebun Binatang di Indonesia

Dua peraturan perundangan yang melandasi pendirian kebun binatang di Indonesia adalah:

  1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 35/1997 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Taman Flora Fauna di Daerah.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 479/Kpts – II/1998 tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 35/1997 mengamanatkan agar seluruh Gubernur dan Bupati di Indonesia melakukan pembinaan dan pengelolaan terhadap flora dan fauna yang ada di daerahnya masing – masing. Sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 479 tahun 1998 menjelaskan tentang perizinan, kriteria, persyaratan, hak dan kewajiban kebun binatang.

Pendirian kebun binatang di Indonesia harus seizin Menteri Kehutanan dan mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat serta PKBSI (Perkumpulan Kebun Binatang Se-Indonesia).

Pengelola kebun binatang juga diwajibkan untuk mengirimkan laporan secara rutin tentang pengelolaan satwa (termasuk penambahan dan pengurangan jumlah satwa) ke Menteri Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Biasanya laporan tersebut dibuat setiap tiga bulan sekali. Dan setiap satu tahun sekali, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan kebun binatang yang ada di daerahnya.

SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 479/Kpts-II/1998 tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan utama kebun binatang (sebagai lembaga konservasi ex-situ) adalah sebagai tempat pemeliharaan atau pengembangbiakan satwa liar di luar habitatnya agar spesies tersebut tidak punah. Artinya, fungsi utama kebun binatang adalah untuk konservasi satwa. Dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri juga disebutkan bahwa tujuan dari taman satwa (kebun binatang) adalah untuk melestarikan satwa tersebut dengan mengembangbiakannya dan mempunyai empat pillar fungsi: konservasi, pendidikan, penelitian dan sarana rekreasi.

Hak dan kewajiban kebun binatang di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan di atas. Dalam Pasal 9 Surat Keputusan tersebut dicantumkan bahwa kewajiban kebun binatang, antara lain:

  1. Membuat rencana karya pengelolaan

  2. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan

  3. Memelihara dan menangkarkan jenis tumbuhan dan satwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

  4. Memperkerjakan tenaga ahli sesuai bidangnya

  5. Membuat laporan pengelolaan secara berkala termasuk mutasi jumlah dan jenis satwa – penambahan maupun pengurangan populasi
  6. Dilarang memperjualbelikan satwa yang dillindungi