Indonesia   English

Peraturan hukum yang mengatur perihal kesejahteraan satwa di Indonesia

Adakah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan dan kesejahteraan hewan di Indonesia? Jawabannya: Ada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bab XIV – Kejahatan terhadap Kesusilaan

Pasal 302

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

  1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 22 – Kesejahteraan Hewan

Untuk kepentingan kesejahteraan hewan, maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

a) Tempat dan perkandangan
b) Pemeliharaan dan perawatan
c) Pengangkutan
d) Penggunaan dan pemanfaatan
e) Cara pemotongan dan pembunuhan
f) Perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009
Pasal 66-67 Tentang Kesejahteraan Hewan

Pasal 66

(1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

(2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

  1. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
  2. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  3. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
  4. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
  5. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  6. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
  7. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

(3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 67

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Pentingnya peran serta masyarakat dan pendidikan animal welfare

Dari segi perundang-undangan, bisa dikatakan bahwa pada prinsipnya Indonesia merupakan negara yang ramah satwa. Dalam UU No. 18/2009, kemampuan untuk merasakan sakit menjadi landasan yang memerintahkan perlakuan layak kepada satwa. Dalam Pasal 66 juga jelaslah bahwa kelima prinsip kebebasan satwa menjadi pertimbangan penting dalam usaha peternakan dan kesehatan hewan. Dan dari Pasal 67 dapat kita simpulkan bahwa masyarakat turut memiliki tanggung jawab untuk mendampingi pemerintah dalam upaya menegakkan ketentuan-ketentuan perihal kesejahteraan hewan. Partisipasi masyarakat ini tentu menjadi krusial karena saat ini penegakkan hukum di bidang kesejahteraan hewan masih sangat jauh dari memadai.

Namun, kendala lainnya adalah masih sangat minimnya kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap kesejahteraan satwa. Oleh karena itu, ISAW senantiasa berupaya memajukan edukasi kesejahteraan satwa (animal welfare education) kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melatih kemampuan mereka berempati dengan satwa sebagai sesama makhluk hidup yang memiliki rasa dan karsa. Dengan begitu harapan kami adalah akan terpupuk rasa tanggung jawab manusia untuk memastikan kondisi fisik dan psikologis satwa yang berada di sekitarnya dalam keadaan yang sehat dan sejahtera.